Asahan-Selebritynews.id | Diduga seluruh tempat hiburan malam yang ada di Pemerintahan Kabupaten Asahan menerima upeti dari seluruh pengusaha karaoke hal ini sudah bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 karena beroperasi di luar jam operasional kerja yang telah di berlakukan oleh Pemerintah.
Diketahui bahwa, ada 7 tempat SPA , 7 tempat hiburan malam dan beberapa organ tunggal, orkes dan band, tempat blyard , video game hingga yang diduga beroperasi di atas jam 12:00 Wib. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan waktu jam operasional bagi pelaku usaha, yaitu:
1. Club Malam dan Diskotik buka mulai pukul 20:00 Wib – 23:50 Wib,
2. BAR dan Karaoke Senin-Kamis buka 13:00 Wib -18:00 Wib dan 20:00 Wib-23:50 Wib pada hari Jumat buka 15:00 Wib dan pada hari Sabtu dan Hari Libur buka 10:00 Wib -23:50 Wib.
3. Organ Tunggal, Orkes dan Band, Tempat Bilyard , Video Game harus sudah selesai pukul 23:50 Wib dan Panti Pijat selesai pukul 10:00 Wib.
Hal ini di sampaikan Dodi Antoni Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (Ketum DPP LSM Gemmako Asahan/Sumut) pada 18 Juni 2024.
Saya menilai ketidakmampuan seorang pemimpin daerah dapat kita lihat dari hal kecil saja sudah tidak mampu apalagi untuk hal besar.
” Selama dipimpin Bupati Asahan H Surya BSc penindakan tempat hiburan malam beroperasi secara bebas diduga para instansi terkait tiap bulannya menerima upeti”, ucapnya.
Lanjutnya, Saya berharap kepada H Surya BSc Bupati Asahan untuk segera mengintruksikan kepada anggotanya melalui Camat Kisaran Barat dan Camat Kisaran Timur, Kasat Pol PP Asahan dan Kantor Disporapar Asahan bersama -sama melakukan penindakan serta menertibkan seluruh lokasi tempat hiburan malam, spa dan langsung lainnya karena sudah bertentangan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan ” Masyarakat Asahan Sejahtera, Religius dan Berkarakter” serta melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum “, pungkasnya.
Amin Harahap/Dodi Antoni
