Wujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, Dinas Dukcapil DKI Berlakukan Penataan Dokumen bagi ASN di Jakarta

Kamis, 23 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SelebrityNews. Jakarta – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berkomitmen untuk mewujudkan penataan kependudukan yang baik melalui program penertiban Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi seluruh warga. Penataan tersebut juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, saat ini, terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah dengan mobilitas penduduk yang dinamis. Oleh karena itu, pendataan penataan kependudukan perlu dilakukan agar data de facto dan de jure di lapangan dapat sesuai dan akurat.

“Dengan luas wilayah DKI Jakarta sebesar 661,5 kilometer persegi, maka terdapat 17 jiwa dalam tiap meter perseginya. Jika hal ini tidak ditata dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakakuratan data kependudukan. Maka itu kita perlu terus melakukan penyesuaian data di lapangan,” ujar Budi, di Jakarta, Kamis (23/5).

Budi melanjutkan, ASN DKI Jakarta yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta saat ini berjumlah 66.061 jiwa. Adapun 12.851 jiwa di antaranya telah dimasukkan dalam usulan terdampak non aktif. Sedangkan yang telah pindah secara sadar mandiri sebanyak 1.170 jiwa hingga Mei 2024.

Untuk itu, seluruh pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar memastikan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP elektronik yang dimilikinya telah sesuai dengan domisili tempat tinggal saat ini. Hal ini sejalan dengan Instruksi Sekda Nomor e-0005/SE/2024.

Apabila terdapat pegawai ASN yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP elektronik tidak sesuai dengan domisili tempat tinggalnya, dan tidak melakukan pelaporan kepada Dinas Dukcapil, maka akan dilakukan pengusulan penonaktifkan sementara atau pembekuan sementara.

“Pada prinsipnya, program penataan penertiban administrasi kependudukan ini memiliki manfaat yang baik, guna mewujudkan kota global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Syair kata oleh Team intan Nurul hikmah atas ucapan selamat karna (Golkar) kembali kepangkuan ibu Pertiwi yang juga menjabat sebagai Wabup Tangerang
Kementerian PU Pasok Instalasi Air Bersih dan Sanitasi Layak bagi Pengungsi Bencana di Aceh
Akulaku Finance Indonesia dan Saraswati Learning Center Bersatu Wujudkan Masyarakat Inklusif di Hari Disabilitas Internasional 2025
KAI Layani 2,56 Juta Pengguna LRT Jabodebek pada November 2025
TK Angkasa 14 Tanjung Kait Kabupaten Tangerang Belajar dan Bermain di PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar
Mempersiapkan Kenaikan Biaya Mendadak Saat Berwisata
PTPP Resmi Teken Kontrak Tiga Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN, Perkuat Peran Strategis dalam Pembangunan Nusantara
Telkom AI Center of Excellence Makassar Dorong Founder Manfaatkan AI dalam pengembangan Startup

Berita Terkait

Rabu, 17 Desember 2025 - 14:39

Syair kata oleh Team intan Nurul hikmah atas ucapan selamat karna (Golkar) kembali kepangkuan ibu Pertiwi yang juga menjabat sebagai Wabup Tangerang

Rabu, 17 Desember 2025 - 00:23

Kementerian PU Pasok Instalasi Air Bersih dan Sanitasi Layak bagi Pengungsi Bencana di Aceh

Selasa, 16 Desember 2025 - 22:43

Akulaku Finance Indonesia dan Saraswati Learning Center Bersatu Wujudkan Masyarakat Inklusif di Hari Disabilitas Internasional 2025

Kamis, 11 Desember 2025 - 23:23

KAI Layani 2,56 Juta Pengguna LRT Jabodebek pada November 2025

Kamis, 11 Desember 2025 - 19:42

TK Angkasa 14 Tanjung Kait Kabupaten Tangerang Belajar dan Bermain di PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar

Berita Terbaru