JAKARTA, SELEBRITYNEWS – Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) KPK segera tetapkan Tribuana sebagai tersangka kasus korupsi DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, Kemenhub, terutama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) banyak mendapat sorotan negatif dari kalangan publik, dikarenakan lembaga ini paling banyak ditemukan indikasi adanya skandal korupsi.
Hal tersebut disampaikan Aldi Koordinator Aksi GERAK di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 15 Juli 2024
Menurut Aldi, sektor yang paling rawan korupsi di lembaga ini adalah pengadaan barang dan perizinan. KPK pernah memberikan “Lapor Merah” kepada Kemenhub karena buruknya integritas pelayanan sektor publik.
“Kemenhub menjadi yang terburuk berdasarkan Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan KPK. Bahkan Presiden Jokowi pernah harus mendatangi Kementerian ini setelah aparat penegak hukum menangkap sejumlah pegawai karena melakukan praktik korupsi,” ujar Aldi.
Bukan hanya sampai disitu, Aldi mengatakan bahwa Ditjen Perkeretaapian Kemenhub kembali menjadi perbincangan publik atas seringnya terjadi pengkondisian sebelum proses pelelangan proyek pembangun jalur kereta api dan juga Supervisi/Pengawasan.
Sebab, kata dia, dilihat dari rekam jejak perusahaan-perusahaan Supervisi/Pengawasan DLL yang sudah pernah di Joki oleh SAUDARA ‘TRI BUANA’ Selalu lolos/menang proyek di DJKA KEMENHUB, Baik dari tahun Anggaran 2019-2024.
“Lebih parahnya lagi selalu mendapatkan proyek Supervisi/Pengawasan di Wilayah BTP Jawa Barat, bahkan dalam setahun BOSS PERUSAHAAN SUPERVISI/PENGAWASAN SAUDARA ( TRI BUANA ) Bisa mendapatkan 2 Proyek Di DJKA Dan BTP Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Aldi memaparkan terkait dengan info yang berkembang bahwa SAUDARA ‘TRI BUANA’ Sempat mendapatkan proyek TA.2023 Di wilayah BTP Kelas 1 Bandung tetapi proyek-proyek tersebut di hentikan akibat Pejabat Pembuat Komitmen terkena OTT oleh KPK RI.
Untuk Itu Kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) menekankan kepada aparat penegak hukum, KPK Dan Mabes Polri Segera melakukan audit investigasi atas dugaan Korupsi Dan Gratifikasi Pada Proses pelelangan proyek di DJKA KEMENHUB.
Atas dasar itu GERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI (GERAK) Mendesak KPK RI :
1. MENDESAK KPK RI SEGERA DALAMI PARA TERSANGKA KORUPSI DJKA KEMENHUB KARENA ADA DUGAAN KETERLIBATAN SAUDARA ‘TRI BUANA’ DENGAN SALAH SATU TERSANGKA DALAM KASUS TERSEBUT.
2. MENDESAK KPK SEGERA PANGGIL,PERIKSA DAN TETAPKAN STATUS TERSANGKA KEPADA SAUDARA ‘TRI BUANA’.
3. DITJEN PERKERETAAPIAN DAN MENTERI PERHUBUNGAN JUGA SEGERA BLACKLIST PERUSAHAAN MILIK SAUDARA ‘TRI BUANA’ ATAUPUN PERUSAHAAN APA SAJA YANG DI PAKAI OLEH SAUDARA ‘TRI BUANA’.
4. TELUSURI DUGAAN ALIRAN UANG FEE PROYEK DARI SAUDARA ‘TRI BUANA’ YANG MENGALIR KE OKNUM PEJABAT BTP KELAS 1 BANDUNG,PPK DAN SATKER WILAYAH BOGOR SUKABUMI (FAISAL S). **
