Arniza Nilawati SE.MM Calon DPD-RI Provinsi Sumsel Mendapat Penghargaan Pengentasan Kemiskinan

Palembang, Selebrity news.id – Arniza Nilawati SE.MM, Calon DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Mendapat Penghargaan Pengentasan Kemiskinan. Rabu (20/12/2023) 

Arniza Nilawati SE.MM merupakan Calon DPD RI Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Alhamdulillah suatu kehormatan dan kebanggaan mendapatkan penghargaan pengentasan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan. 

Arniza Nilawati SE.MM yang merupakan anggota DPD-RI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2024 ini juga menambahkan saya sangat senang dan bersyukur di percaya untuk menerima penghargaan ini. 

Dengan menerima penghargaan ini, kedepannya saya akan mempertahankannya, karena yang namanya tingkat kemiskinan itu tidak akan pernah berhenti atau tidak akan pernah putus di negara yang maju sekalipun. Namun yang terjadi perubahan itu adalah derajat kemiskinannya. dengan adanya derajat kemiskinan artinya setiap negara itu selalu mengukur siapa yang paling berada di kelas-kelas terbawah. Kedepan kalaupun terjadi pergeseran derajat kemiskinan yang ada di kita, tetap kita harus melakukan dukungan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, kita harus memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung dari derajat kemiskinan mereka, program bantuan itu bisa saja dari Pusat maupun daerah, Kementerian maupun Lembaga, bisa dari kementerian sosial, pedesaan, dll. . Bantuan ini bisa merupakan kolaborasi dari dunia kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, atai program proram komplementariti. contohnya PKH .maka kedepannya sebagai orang pemerati sosial dan menjadi wakil daerah dari Provinsi Sumatera Selatan kalau pun tetap ada selalu memberikan suport dan memberikan dukungan terbesar untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, “pungkasnya.

Ia menambahkan, siap maju calon DPD RI Provinsi Sumatera Selatan 2024, karena masih banyak PR yang harus di selesaikan contoh, yang terkait dengan dana-dana bansos baik itu dari Kementerian Sosial, pedesaan maupun Kementerian lembaga lainnya. Contohnya untuk dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, PHK juga perlu pembenahan terkait dengan adanya SP2D yang dikeluarkan tidak terimplementasi dalam penerimaan di buku tabungan keluarga penerima manfaat atau KPM. . Begitu juga dengan BPNT , Bantuan Pangan Non Tunai, harus ada pembenahan, strukturnya dibenahi tidak tumpang tindih karena bantuan sosial itu kadang-kadang memang program yang komplementer, tetapi kalau pendistribusiannya itu masih banyak masyarakat yang membutuhkan yang tidak tersentuh bantuan pemerintah sama sekali sementara mereka yang sudah menerima dalam jangka waktu yang lama tidak kunjung selesai atau tergraduasi juga. Yg , pada akhirnya tidak pernah memberi kesempatan orang yang tidak pernah dapat. Tetapi ada hal lain juga perlu kita utamakan yaitu membuat satu program yang ada kaitannya dengan mengstimulus mereka , Menanamkan mainset mereka, tidak hanya sekedar menerima bantuan tetapi bagaimana memberikan edukasi mereka bagaimana bisa keluar dari ranah kemiskinan tersebut, misalnya peningkatan kapasitas menjalankan kegiatan FDS atau Family Development Session “ujarnya.

Harapan setiap orang sama mendapat penyempurnaan dari setiap bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah bahwasanya bukan hanya pemerintah pusat yang memberikan suport atau dukungan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, justru berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Contoh misalnya APBD yang dikeluarkan oleh daerah-daerah itu juga perlu, ibaratnya kalau kita punya jalan mulus jalan utamanya itu dibentuk oleh keuangan APBN yang lubang-lubang kecilnya itu cukup di banahi atau di tambal oleh daerah melalui APBD nya. 

Harapan terpenting saya , kedepan , karena memang setelah terjun menjadi wakil daerah ini masih banyak yang harus di benahi, saya mohon dukungan dan doanya dari masyarakat karena menjadi wakil dari Daerah itu bukan hal yang mudah. Sekedar memenuhi kuota dan hiporia dengan kemenangan dalam perhelatan pesta Demokrasi belaka. Tetapi lebih kepada tanggung jawab menjalankan tugas, istiqomah dan amanah dari setiap tugas pokok dan fungsi yang wajib dilakukan sebagai Karena DPD itu adalah senator , harus banyak pengetahuan dan pengalaman, Bagaimana kita bisa mengangkat dan menyelesaikan masalah yg ada di derah. Krn DPD RI adalah representasi daerah yang ada di Pusat . berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat, Kemeterian dan Lembaga baik yang menyangkut sosial, budaya, agama, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dan saya minta dukungan masyarakat karena kami masih banyak tugas yg harus di selesaikan “tutupnya.

(Nopi)