Analis Kebijakan Ahli Madya Dir Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) Deni Iskandar ST MHan membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bintek) Penjamah Makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis Wilayah 1 di Hotel Grand Elite Pekanbaru, Sabtu (18/10). Diikuti 8000 peserta yang tersebar di delapan hotel di Pekanbaru.
Bimtek yang berlangsung dua hari tersebut, Sabtu (18/10) dan Minggu (19/10) dihadiri perwakilan BPOM Muhammad Rusydi Ridha S Farm Apt Mfarm MH, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Sukma Yenni Budiarti Latif SKM M dan perwakilan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Gustiyanti SKM MKes. Dari BPOM memaparkan tentang Keamanan Pangan dan Standarisasi. Dinas Lingkungan Hidup tentang Laik Higienitas, Sanitasi dan IPAL. Persagi tentang Antropometri dan Status Gizi Anak Sekolah.
Deni Iskandar ST MHan dalam sambutannya mengajak seluruh SPPG di seluruh Indonesia dapat menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan sebaik-baiknya. Jalankan standar operasional prosedur. Kejadian yang terjadi dilapangan itu akibat tidak berjalannya SOP tentang pengelolaan dapur yang baik. ‘’Bisa jadi juga kejadian pada makanan karena orang-orang yang tidak berkenan menjalankan SOP tersebut,’’ paparnya.
Dia menekankan setiap dapur SPPG MBG untuk dapat mengikuti saran tenaga ahli gizi. ‘’Ahli gizi lah yang tahu terhadap makanan tersebut memiliki standar gizi. Semua dapur SPPG diharuskan berlatar belakang ahli gizi. Jangan sampai ahli gizi SPPG bukan berlatar belakang ahli gizi. Personal-personal yang ada di SPPG adalah merupakan pahlawan gizi,’’ ujarnya.
Kejadian-kejadian pada SPPG MBG, katanya, mari intropeksi diri, apa yang viral di medsos, tiktok, instakram, facebook diperbaiki semua. Caranya dengan belajar seperti yang dilaksanakan pada Bimtek Penjamah Makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis saat ini.
Jadi nanti, semua prosedur-prosedur yang ditetapkan jangan sampai dilanggar. Apa saja yang tidak dibolehkan di dapur jangan dilakukan. Dia juga menyadari bahwa dapur MBG belum terstandar dengan baik semua, masih ada dapur yang belum standar. ‘’Nanti akan ada dapur-dapur MBG percontohan yang akan dibangun di 514 kabupaten kota di Indonesia. Tiap kabupaten kota akan ada tiga dapur SPPG milik BGN yang protektif, baik dari bangunannya, peralatan, semua sesuai dengan standar Operasional Prosedur dapur MBG. Sekarang sudah ada beberapa dalam proses pelelangan dan kontrak pemenang,’’ ujarnya.
Disebutkannya, dapur SPPG BGN percontohan itu, tanahnya sudah disurvei, menggunakan tanah pemerintah daerah. Nanti pembangunan dan peralatannya dibiayai oleh APBN. Dapur tersebut tidak memakai yayasan atau mitra. Langsung dikontrol dari pusat. Dijelaskannya, pengelola dapur SPPG BGN itu ada yang dikelola oleh pemerintah, mitra swasta, instansi baik itu TNI, Polri. ‘’Kalau sudah berstandarisasi maka yang bekerja di SPPG akan lebih enak. Kalau dapurnya belum berstandar, kita akan repot, yang tadinya ingin menjadikan makanan higienis, menerapkan SOP susah karena sarana dan prasarana tidak mendukung. Dapur-dapur SPPG yang sudah ada ini diperbaiki secara perlahan-lahan. Sarana dan prasarana yang kurang bisa disampaikan oleh kepala SPPG kepada mitranya sehingga dapur menjadi sempurna,’’ terangnya.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.
