ACEH TIMUR – Dewan Pimpinan Cabang Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Aceh Timur kembali mendesak Pemerintah setempat untuk pemenuhan penghasilan tetap (Siltap) bagi Keuchik dan perangkat Desa serta menaikan gaji imum dan Tuha Peut Gampong (TPG).
Pasalnya hingga kini sudah memasuki bulan September 2023, pemerintah daerah kabupaten Aceh Timur belum juga melakukan perubahan tentang pemenuhan Siltap atau gaji bagi Keuchik dan perangkat Gampong/Desa menjadi 12 bulan dalam satu tahun.
Rata-rata di setiap Gampong hanya mendapatkan siltap bagi Keuchik dan perangkat gampong antara 8-9 dan 10 bulan dengan rincian gaji Keuchik Rp2,4 juta perbulan, Sekdes Rp 2,2 juta dan Kaur/Kasi dan kadus Rp 2 juta perbulannya itupun tidak dibayar setiap bulannya sebagaimana perintah undang-undang, ujar Syamsuar Ketua DPC APDESI Aceh Timur kepada awak media ini, Senin 4 september 2023.
“Kekurangan Siltap untuk Keuchik dan perangkat gampong sudah terjadi sejak 2021, hingga sekarang tidak ada langkah kongkrit dari Pemda Serta DPRK Aceh Timur untuk hal tersebut, seakan akan mereka menganggap Itu hal biasa saja, kata Syamsuar dengan nada kesal.
Lanjut Geuchik Wan, harusnya Pj Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong (DPMG) Serta DPRK Aceh Timur memiliki komitmen yang kuat seperti Pj Bupati Pidie walaupun defisit anggaran pemerintah Pidie tidak mengganggu Siltap Keuchik Dan perangkat gampong. Cetusnya.
Tidak hanya soal Siltap Keuchik dan perangkat, APDESI juga mendesak Pemda untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 77 tahun 2019 tentang penghasilan Tuha Peut Gampong serta Perbub Nomor 78 tahun 2019 tentang penghasilan bagi imum gampong.
“Gaji atau upah yang diterima Oleh Tgk Imum Gampong dan Ketua Tuha Peut Gampong (TPG) Sangat tidak sesuai dengan beban kerja,” ujarnya.
Tahun lalu kami mengusulkan kepada Pemda untuk Menaikan gaji Tgk Imum gampong dari Rp 800 ribu per bulan menjadi Rp 1 juta dan gaji ketua TPG dari Rp 550 ribu per bulan menjadi Rp 750 ribu perbulan yang alokasi dananya bersumber dari Dana Desa (DD) atau APBN Tapi Sampai Saat Ini Belum ada tanda-tanda Akan Disetujui, padahal itu uang pribadi mereka, timpalnya.
Lanjut Geuchik Wan, kenaikan gaji untuk untuk Tgk imum Gampong dan ketua Tuha Peut Gampong (TPG) tidak akan membebankan keanggan daerah, karena alokasi dana untuk itu bersumber dari pusat. Jadi yang harus dilakukan oleh pemda adalah revisi terhadap Perbub 77 dan 78 tahun 2019, ucapnya.
“Tiga tuntutan APDESI Aceh Timur yang harus diakomodir oleh Pemda, dalam waktu dekat ini dan kami juga sudah menyurati Pj Bupati dan Ketua DPRK terkait hal tersebut, pungkasnya.
Reporter: ZAS
