Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia ( APSI ) Presiden APSI Dr (c) Abid Akbar Azis,SH,MH. Supendi Sekjen.penasehat Ferudi petta chinnaS.str,MT.Marulloh,bidang Media ,Masykuri Isnan,SH,MH,MM.Ketua Dewan pakar hubungan Industrial
Selebritynews.id,JAKARTA – Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia (APSI) memperingatkan akan melakukan aksi besar-besaran untuk menyelamatkan demokrasi yang terancam krisis konstitusi. Organisasi yang dikomandoi Dr. (C) Abid Akbar Azis, SH, MH ini menuding Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah melanggar prinsip dasar negara dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
“Kami geram, apa yang diperlihatkan DPR RI tidak hanya bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, tapi juga ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat,” tegas Abid dalam konferensi pers yang digelar Senin (26/8/24). APSI, yang menaungi 94 komunitas pengemudi di seluruh Indonesia, menyatakan siap mengerahkan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa jika DPR RI tidak menghentikan revisi UU Pilkada.
Dalam pernyataannya, APSI mengecam tindakan DPR yang dianggap bersikap arogan dengan tetap membahas revisi sehari setelah MK mengeluarkan putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024. “Ini bukan hanya soal UU Pilkada, ini soal bagaimana DPR dengan terang-terangan menolak keputusan yang final dan mengikat dari MK. Dampaknya sangat besar bagi kelangsungan demokrasi kita,” kata Abid.
APSI juga menilai bahwa perubahan persyaratan usia calon kepala daerah dan besaran kursi partai politik tanpa dasar yang jelas hanya akan memperparah kondisi politik nasional. “Jika revisi ini terus berlanjut, kami akan melihat pertikaian antar lembaga negara yang merugikan masyarakat luas. Indonesia bisa kembali ke era kelam otoritarianisme,” tambahnya.
Dalam upaya menjaga demokrasi, APSI menegaskan komitmennya untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh anggotanya dan komunitas lain untuk menggelar aksi. “Kami tidak akan tinggal diam. Jika lembaga negara tidak menghentikan langkah DPR, APSI siap turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat yang dikhianati,” tegas Abid.
Abid menutup dengan pesan yang tajam kepada seluruh lembaga negara, “Kedaulatan rakyat adalah hal yang mutlak, berdasarkan Pancasila. Kami akan melawan setiap upaya yang merusak demokrasi dan mengkhianati konstitusi.”
APSI, melalui konferensi pers ini, tidak hanya memberikan peringatan keras, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya tindakan nyata untuk memastikan negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Reporter: Shanty Rd
